| Manfaat | : | Penerapan inovasi Digitalisasi Inventarisasi Barang Hibah di Kelurahan Panularan memberikan manfaat signifikan dalam menciptakan sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan, tertib, dan berbasis data terhadap barang-barang hibah yang dikelola oleh lembaga masyarakat. Seperti diketahui, Dana Hibah Khusus (DPK) dari APBD disalurkan kepada LPMK dan selanjutnya digunakan untuk mendukung kegiatan lembaga masyarakat penerima. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang hibah ini selama ini menghadapi tantangan berupa minimnya keterbukaan data, lemahnya dokumentasi, dan tidak adanya sistem pelacakan barang secara menyeluruh.
Inovasi yang digagas Kelurahan Panularan menjawab persoalan ini dengan menghadirkan sistem inventarisasi digital berbasis Google Spreadsheet (GDrive). Manfaat utamanya adalah memperkuat fungsi kelurahan sebagai fasilitator, pendamping, dan pengawas non-struktural dalam memastikan barang yang dibeli dari hibah DPK digunakan tepat sasaran. Data yang tercatat secara digital—meliputi identitas barang, jumlah, titik koordinat lokasi, hingga foto kondisi barang—menjadi alat kontrol yang efektif, akurat, dan bisa diverifikasi sewaktu-waktu di lapangan. Barang-barang yang dikelola oleh lembaga masyarakat juga diberi stiker inventaris resmi, sebagai penanda fisik yang menguatkan integritas pencatatan.
Dampak (outcome) dari sistem ini adalah meningkatnya kesadaran akuntabilitas di kalangan pengelola lembaga masyarakat. Mereka terdorong untuk lebih tertib dalam pelaporan dan perawatan aset, karena barang yang mereka kelola tercatat dan terpantau secara terbuka. Di sisi lain, Kelurahan Panularan tidak lagi bergantung pada laporan manual atau pengecekan mendadak, melainkan dapat melakukan pemantauan rutin dan terukur melalui dashboard digital. Hal ini juga memberi ruang partisipasi aktif bagi LPMK untuk menjalankan fungsi koordinatif dan pengendalian terhadap pemanfaatan dana hibah yang telah disalurkan.
Secara kelembagaan, inovasi ini membawa manfaat dalam hal perbaikan sistem administrasi hibah di tingkat kelurahan, memperkuat koordinasi antar unsur masyarakat, serta membangun budaya saling percaya dan tanggung jawab. Ke depan, sistem ini diharapkan dapat direplikasi oleh kelurahan lain sebagai bentuk praktik baik dalam pengawasan barang hibah non-APBD langsung, dan menjadi bagian dari penguatan transparansi berbasis digital dalam pemerintahan tingkat lokal. Dengan pendekatan yang sederhana namun efektif, inovasi ini menjadi contoh bahwa tata kelola dana publik yang baik dapat dimulai dari desa atau kelurahan, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat secara aktif dan terukur. |
