OPD : Penyusunan Kajian Indeks Williamson dan Indeks Gini
Tahun : 2021
Kesimpulan/Summary :
1. Kinerja makroekonomi Kota Surakarta bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa
Tengah cukup bagus. Beberapa indikator makroekonomi seperti garis kemiskinan,
IPM, dan IPG Kota Surakarta masuk dalam peringkat atas.
2. Proxy PDRB atau ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kota
Surakarta berdasarkan PDRB harga berlaku menunjukkan rata-rata nilai Indeks
Williamson terkecil adalah Kecamatan Laweyan yang artinya tingkat ketimpangan
penduduk kecamatan terendah. Sedangkan Indeks Williamson terbesar adalah
Kecamatan Jebres yang artinya tingkat ketimpangan penduduk kecamatan tertinggi.
3. Angka ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta menunjukkan tren yang
meningkat. Hal ini terlihat dair nilai indeks gini maupun pengukuran menggunakan
Indeks Williamson. Sedangkan dari hasil proyeksi angka Indeks Williamson,
menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Surakarta Tahun 2021-2026 akan
mengalami penurunan.
Rekomendasi :
1. Ketimpangan merupakan efek samping dari kemiskinan dan pengangguran, sehingga
kebijakan dan strategi perlu difokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan dan
tingkat pengangguran.
a. Perlu disusun database kemiskinan yang komprehensif dan standar di setiap kecamatan
bekerjasama dengan bps dan kantor kecamatan.
Program ini dilakukan dengan melibatkan kecamatan yang berperan dalam proses
pengelolaan data kemiskinan. OPD terkait menyusun system informasi kemiskinan
yang diintegrasikan dengan data kependudukan dengan kecamatan sebagai pelaksana
utama sehingga memudahkan penyusunan strategi serta diperolehnya gambaran riil
faktor-faktor penyebab kemiskinan yang (mungkin) berbeda di setiap kecamatan.
b. OPD terkait perlu menyusun PDRB kecamatan untuk memudahkan mapping/ pemetaan
perekonomian di level kecamatan, serta memudahkan penghitungan berbagai indikator
di tingkat kecamatan yang dibutuhkan.
PDRB kecamatan merupakan informasi yang sangat penting kaitannya dengan
kebijakan dan strategi yang berbasis spasial dan sektoral. Penyusunan PDRB
kecamatan melibatkan BPS. Berdasarkan data PDRB Kota Surakarta Tahun 2020,
sektor yang cenderung mengalami pertumbuhan PDRB di tahun 2020 antara lain sektor
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor informasi dan
komunikasi; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini sangat relevan dengan
kondisi pandemi Covid-19 sehingga meningkatkan penggunaan pada sektor-sektor
tersebut. Sedangkan sektor lain hampir semuanya mengalami penurunan, yang apling
parah adalah sektor transportasi dan pergudangan; serta sektor jasa lainnya. Hal ini
sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melakukan pembatasan aktivitas masyarakat
sehingga mobilitas menjadi sangat berkurang yang berdampak pada sektor-sektor
tersebut.
c. Perlu upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi dana APBD serta kerjasama
dengan OJK/perbankan untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal atau ekonomi
kreatif.
Anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk pengembangan ekonomi masyarakat
dilaksanakan secara terpadu untuk menghindari adanya kemiripan atau kesamaan
program dan sasaran. Dengan demikian implementasi program yang berorientasi pada
pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih sistematis dan fokus dengan
sasaran yang lebih terarah. OJK atau perbankan bekerja sama dengan pemerintah
daerah melakukan pengawasan terhadap perbankan untuk menciptakan iklim keuangan
yang sehat.
d. Memberdayakan dan memperkuat balai latihan kerja dengan OPD dan pihak terkait
atau perusahaan melalui skema CSR.
BLK diprioritaskan sebagai pusat pelatihan ekonomi masyarakat, yang datanya
bersumber dari Kecamatan atau OPD terkait dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian (Disnakerperin). Materi pelatihan merupakan materi yang sederhana
dan apliaktif serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam pelaksanaanya
penting untuk melibatkan pelaku usaha besar melalui skema CSR sehingga pelaku
usaha besar perlu dilibatkan dalam kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat.
e. Memperkuat forward and backward linkages antara UMKM dengan perusahaan besar
untuk memperluas multiplier effect.
Perusahaan besar menyusun berbagai kebutuhan sumber daya yang dapat dipenuhi oleh
UMKM Kota Surakarta melalui skema “UMKM Binaan” atau skema “Bapak Angkat”.
Dalam hal ini dibutuhkan peran OPD terkait yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (Dinkop UKM) Kota Surakarta. Perusahaan dapat diikat dengan Perda atau
Perwali yang berisi pemenuhan berapa % sumber daya yang dibutuhkan perusahaan
dari UMKM yang ada di Kota Surakarta, sehingga akan memberikan multiplier effect
yang besar dalam mempercepat pemulihan ekonomi.
f. Dalam jangka pendek memprioritaskan pengembangan sektor ekonomi yang
berdampak langsung pada pengembangan ekonomi masyarakat dan penciptaan
lapangan kerja (sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja).
Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu
sekitar 29 persen. Dari sisi jenis kelaminnya, tingkat pengangguran perempuan lebih
tinggi dibandingkan laki-laki dan dari sisi pendidikannya, Sebagian besar adalah
penduduk yang berpendidikan SLTP dan SLTA. Dengan demikian pengembangan
ekonomi diarahkan pada perdagangan yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.
2. Proyeksi ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan beberapa pendekatan yaitu
rata-rata pertumbuhan, least square, serta moving average. Untuk memilih metode
yang paling sesuai, dipergunakan kriteria sum square of error (SSE), mean square error
(MSE), serta root mean square error (RMSE). Berdasarkan hasil perhitungan maka
hasil proyeksi yang terbaik adalah proyeksi dengan least square karena memiliki nilai
kriteria sum square of error (SSE), mean square error (MSE) dan serta root mean square
error (RMSE) dengan rata-rata terkecil, yang artinya memiliki keakuratan yang paling
tinggi.