Detail E-Riset

Kajian Kebutuhan Transportasi Mendukung Pariwisata Yang Terintegrasi di Kota Surakarta

OPD : Kajian Kebutuhan Transportasi Mendukung Pariwisata Yang Terintegrasi di Kota Surakarta

Tahun : 2024

Urusan: Perhubungan

Kesimpulan/Summary :

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan analisis kesesuaian secara kebutuhan ruang, trayek, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota khususnya BST dan feeder serta moda lainnya, sudah cukup memadai, khususnya ketersediaan dan keterjangkauan Angkutan Umum dan ketersediaan jalannya menuju obyek wisata. Tetapi masih terdapat kendala terkait dengan tempat pemberhentian (halte, dll) yang masih berjarak cukup jauh (400meter). kemudahan perpindahan antar moda
2. Berdasarkan analisis kenyamanan dan keamanan, belum dapat dikatakan sesuai secara utuh disebabkan salah satunya belum optimalnya komponen kenyamanan berupa ketepatan waktu. Adapun komponen lainnya seperti tidak berdesak-desakan, terlindung dari cuaca buruk, mudah untuk menaiki dan menuruni angkutan, dan tempat duduk yang layak atau nyaman sudah terpenuhi.
3. Berdasarkan analisis keintegrasian, maka didapatkan bahwa belum optimalnya integrasi jaringan dan integrasi fisik antara angkutan umum rel (kereta) dan jalan raya (BST & Feeder). Sehingga hal ini menyebabkan belum optimalnya integrasi informasi, waktu dan tarif.
4. Revitalisasi angkutan umum pendukung pariwisata, dapat terlihat seperti pada gambar, yaitu 5 komponen integrasi yang saling terkait. Revitalisasi dapat dicapai dengan pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berupa pengembangan integrasi fisik, dan jangka panjang berupa pengembangan integrasi jaringan. Adapun elemen integrasi waktu, informasi dan tarif dapat menyesuaikan. Artinya bahwa bila integrasi jaringan dan fisik dapat tercapai, maka integrasi waktu, informasi dan tarif, sudah tentu akan lebih mudah untuk menyesuaikannya
5. Lembaga pengelola angkutan umum, terdapat PT.KAI (BUMN) milik pemerintah pusat yang mengelola kereta, dan PT Bengawan Solo Trans (BST) yang mengelola Bus BST dan feedernya. Hal berbedanya pengelolaan inilah yang menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan secara jaringan dan fisik.
6. Perparkiran di Kota Surakarta memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran mobilitas dan aksesibilitas, terutama di kawasan-kawasan wisata dan pusat kegiatan ekonomi. Pengelolaan perparkiran yang baik dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mengurangi kemacetan yang sering terjadi di pusat kota. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan parkir dan manajemen yang belum optimal, masih menjadi kendala utama yang perlu segera diatasi. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, termasuk penerapan teknologi digital dalam sistem parkir, pengembangan lahan parkir terpusat, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya parkir yang tertib dan efisien. Dengan perparkiran yang terkelola dengan baik, Surakarta dapat memperkuat daya tariknya sebagai kota yang ramah bagi wisatawan dan warga lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
7. Sosialisasi transportasi di Kota Surakarta sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan transportasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi publik yang terintegrasi. Program sosialisasi yang efektif dapat membantu mengubah perilaku masyarakat, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meningkatkan penggunaan transportasi publik seperti Batik Solo Trans (BST). Selain itu, sosialisasi yang baik juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan mendukung inisiatif-inisiatif ramah lingkungan, seperti penggunaan transportasi berbasis energi terbarukan. Dengan demikian, sosialisasi transportasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh akan berkontribusi pada terciptanya sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan di Surakarta.
8. Kebijakan transportasi di Kota Surakarta memainkan peran krusial dalam mengatur dan mengelola sistem transportasi kota untuk mendukung mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan infrastruktur transportasi, integrasi moda transportasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Implementasi kebijakan yang efektif dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung pengembangan ekonomi serta pariwisata. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan pembaruan infrastruktur yang sesuai dengan pertumbuhan kota dan penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, masih perlu diperhatikan. Untuk itu, kebijakan transportasi harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan transportasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan semua pihak. Secara keseluruhan, kebijakan transportasi yang komprehensif dan terintegrasi akan berkontribusi pada terciptanya sistem transportasi yang lebih efektif, aman, dan ramah lingkungan, serta mendukung pertumbuhan kota yang berkelanjutan.
9. Aglomerasi dan sistem transportasi di Kota Surakarta saling terkait dan berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pariwisata kota. Aglomerasi, yaitu konsentrasi aktivitas ekonomi dan populasi di kawasan tertentu, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang menarik investasi dan meningkatkan daya tarik wisata. Di sisi lain, sistem transportasi yang efisien mempermudah aksesibilitas ke kawasan-kawasan aglomerasi tersebut, sehingga meningkatkan mobilitas dan kenyamanan bagi warga serta pengunjung. Pengelolaan transportasi yang baik, termasuk integrasi berbagai moda transportasi dan pengembangan infrastruktur yang memadai, mendukung fungsi aglomerasi dengan mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar kawasan. Sebaliknya, keberadaan pusat-pusat aglomerasi seperti Solo Baru dan kawasan heritage seperti Keraton Surakarta memperkuat kebutuhan akan sistem transportasi yang efektif. Untuk mencapai sinergi optimal antara aglomerasi dan transportasi, diperlukan strategi yang mencakup pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, perencanaan kota yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Dengan demikian, Kota Surakarta dapat memanfaatkan potensi aglomerasi untuk pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, sambil memastikan bahwa sistem transportasinya mendukung perkembangan tersebut dengan cara yang efisien dan berkelanjutan.

Rekomendasi :

Sampai dengan saat ini, pengelolaan masing-masing moda angkutan umum (BST dll) di dalam kota, telah dikelola oleh satu organisasi milik Pemerintah Kota Surakarta, tetapi tidak demikian untuk angkutan kereta, oleh karena itu untuk mempermudah pelaksanaan integrasi angkutan umum, disarankan sebagai berikut :

1. Aspek teknis :

• Dalam teori transportasi, dari sisi kapasitas angkut, prinsip pemilihan jenis moda angkutan umum untuk melayani penggunanya, sangat tergantung dari jumlah pengguna dan jumlah perjalanan (trip) yang ditimbulkan. Memperhatikan jumlah pengguna transportasi di Surakarta yang semakin meningkat, dianggap akan semakin besar pula peningkatan kendaraan pribadi bila tidak diadakan angkutan umum yang memadai. Maka, disarankan secara jangka panjang, untuk dapat mempertimbangkan rencana penggunaan kereta dalam kota sebagai angkutan umum yang memadai dan memiliki daya angkut terbesar. Kemudian jenis angkutan yang lebih kecil (BST, dll) mendukung operasi angkutan yang lebih besar
• Memperhatikan masih kurangnya penilaian variabel keamanan dan kenyamanan pengguna, disarankan untuk memberikan penertiban dan penyuluhan. Kemudian secara jangka pendek, memulai merencanakan integrasi fisik antara kereta dan BST khususnya pada titik 17 prioritas pembangunan Kota Surakarta. Dalam hal ini memulai mengkoordinasikan antar pengelola moda angkutan tersebut.

1. Aspek Kelembagaan :

• Saat ini, pengelola transportasi di dalam kota adalah PT Bengawan Solo Trans (BST) yang merupakan BUMD milik pemerintah Kota Surakarta yang secara teknis dalam pembinaan Dinas Perhubungan, tetapi khususnya untuk kereta (KRL, dll) dikelola oleh PT KAI sebagai BUMN milik pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan yang pembinaan teknisnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretapian. Sehingga disarankan untuk dapat menyusun dokumen kelayakan tentang kemungkinan mengalihkan wewenang pengelolaan angkutan berbasis rel ke Pemerintah Kota Surakarta, hal ini dapat dijadikan dokumen pendukung dalam rangka permohonan kepada pemerintah pusat. Dengan harapakan akan disetujui, sehingga secara jangka panjang, akan menjadi lebih fokus dan terkoordinir dengan baik dalam melakukan integrasi angkutan umum di kota Surakarta.
• Dalam jangka pendek, melakukan koordinasi antar pengelola angkutan umum, untuk dapat terwujudnya integrasi fisik yang berupa penyatuan titik transit yaitu halte dengan stasiun (besar dan kecil). Bila memungkinkan untuk mendapatkan wewenang dalam hal perencanaan dan pembangunannya. Hal ini disarankan, agar pengguna angkutan umum dapat segera dapat memanfaatkannya.

Kedua saran tersebut, didasari bahwa baik angkutan berbasis rel maupun berbasis jalan raya, berada di wilayah administrasi Kota Surakarta, sehingga dalam rangka pengembangan Kota secara utuh, seyogyanya pengelolaannya secara utuh dibawah wewenang Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang telah dikumandangkan oleh PBB, yaitu keharusan mengakomodir aspek ekonomi sosial dan lingkungan, maka selayaknya sudah mulai dipertimbangkan untuk merencanakan angkutan umum ramah lingkungan, yaitu kendaraan listrik berbasis wisata budaya.

Berikut adalah rekomendasi dan saran terkait perparkiran, sosialisasi transportasi, kebijakan transportasi, dan aglomerasi di Kota Surakarta:

1. Perparkiran

Rekomendasi:

• Pengembangan Infrastruktur Parkir: Perluasan dan pengembangan fasilitas parkir terpusat dan multi-level untuk mengatasi kekurangan lahan parkir, terutama di pusat kota dan kawasan wisata.
• Sistem Parkir Cerdas: Implementasi teknologi parkir cerdas, seperti sistem manajemen parkir berbasis sensor dan aplikasi mobile untuk memudahkan pencarian dan reservasi tempat parkir.
• Regulasi dan Penegakan Hukum: Penerapan regulasi yang ketat mengenai parkir liar dan penegakan hukum untuk memastikan ketertiban dan penggunaan lahan parkir yang efisien.
• Peningkatan Kesadaran: Sosialisasi mengenai pentingnya parkir yang tertib dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas kepada masyarakat.

Saran:

• Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam pengembangan dan pengelolaan fasilitas parkir untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
• Pemetaan dan Analisis: Melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan parkir secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kota.

2. Sosialisasi Transportasi

Rekomendasi:

• Program Edukasi Publik: Meluncurkan program edukasi dan kampanye informasi tentang manfaat transportasi publik, aturan lalu lintas, dan penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan.
• Keterlibatan Komunitas: Mengajak komunitas lokal dan pemangku kepentingan dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat.
• Penerapan Teknologi: Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarluaskan informasi terkait transportasi secara efektif.

Saran:

• Evaluasi Program: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program sosialisasi dan menyesuaikannya dengan umpan balik dari masyarakat.
• Penyediaan Fasilitas: Menyediakan fasilitas informasi seperti papan petunjuk dan pusat layanan pelanggan di stasiun dan halte untuk memudahkan akses informasi transportasi.

3. Kebijakan Transportasi

Rekomendasi:

• Kebijakan Berbasis Data: Mengembangkan kebijakan transportasi yang berbasis data dan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara tepat.
• Integrasi Moda Transportasi: Meningkatkan integrasi antara berbagai moda transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan terkoordinasi.
• Fokus pada Keberlanjutan: Menerapkan kebijakan yang mendukung transportasi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan kendaraan berbasis listrik.

Saran:

• Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik dan survei untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.
• Penilaian Dampak: Melakukan penilaian dampak kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

4. Aglomerasi

Rekomendasi:

• Perencanaan Kawasan: Mengembangkan perencanaan kawasan yang mendukung aglomerasi dengan memperhatikan aspek transportasi, aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi.
• Pengembangan Pusat Ekonomi: Mendorong pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan aglomerasi untuk merata dan mengurangi tekanan pada pusat kota.
• Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang mendukung aglomerasi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Saran:

• Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan kawasan aglomerasi untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian secara optimal.
• Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak aglomerasi pada pertumbuhan ekonomi dan sosial untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan berjalan sesuai rencana.

Dengan menerapkan rekomendasi dan saran di atas, Kota Surakarta dapat mengoptimalkan sistem transportasi dan pengelolaan perparkiran, serta mendukung pertumbuhan dan pengembangan kota secara berkelanjutan.