Detail E-Riset

Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta

OPD : Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta

Tahun : 2025

Urusan: Perencanaan

Kesimpulan/Summary :

Kajian Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta Tahun 2025 menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan di kota ini tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial, spasial, dan kelembagaan yang saling terkait. Meskipun indikator makro seperti IPM dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, kesenjangan antarkelurahan masih tinggi, terutama dalam akses pendidikan, pekerjaan formal, layanan dasar, dan infrastruktur publik. Wilayah inti seperti Banjarsari dan Laweyan menikmati kemajuan signifikan, sedangkan wilayah periferal seperti Jebres dan Serengan masih tertinggal dalam aksesibilitas dan partisipasi pembangunan. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar-OPD, terbatasnya data spasial mikro, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, pembangunan di Surakarta perlu diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan spasial, sosial, dan inklusi antar kelompok masyarakat


Rekomendasi :

Pemerintah Kota Surakarta perlu menerapkan kebijakan pembangunan berbasis keadilan spasial dengan memperkuat intervensi afirmatif bagi wilayah tertinggal melalui pemerataan belanja modal dan peningkatan akses terhadap modal produktif komunitas. Diperlukan sistem informasi geospasial kesejahteraan (SIG-Kesejahteraan) berbasis kelurahan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Program pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan lokal seperti PKK, Karang Taruna, dan koperasi RW, serta memperluas jaminan sosial bagi pekerja informal melalui Kartu Pekerja Rentan dan skema berbasis komunitas digital. Selain itu, perlu dikembangkan ekosistem mobilitas sosial melalui mentoring pendidikan, fellowship digital, dan pelatihan kewirausahaan pemuda. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas menjadi kunci menciptakan Surakarta yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan